Jasa Marga Tingkatkan Pemahaman Developer di Bidang Properti Lewat Diskusi Publik

3/16/2018 5:55:58 PM
Berita

​Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para developer di bidang properti, khususnya dalam hal kebijakan dan regulasi terkait pembebasan lahan agar dalam proses pembebasan lahan tidak mengalami kendala yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasa Marga Learning Institute (JMi) dan PT Jasa Marga Properti (JMP), menyelenggarakan seminar bertajuk “Kebijakan dan Regulasi Pembebasan Lahan Proyek Properti”, di Ruang Transformasi 1 Kantor Pusat Jasa Marga, Kamis, 15 Maret 2018.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dan lima narasumber yang terdiri dari Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Syafran Sofyan, Direktur Utama PT PP Properti Taufik Hidayat, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indoesia (APERSI) Eddy Ganefo, dan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata. 

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dalam sambutannya menyebutkan bahwa kini Jasa Marga sedang gencar membangun dan mengoperasikan jalan tol di seluruh negeri serta mengembangkan bisnis properti melalui anak usahanya, yakni PT JMP. Oleh karena itu, Jasa Marga harus belajar lebih banyak mengenai seluk-beluk bisnis properti, sehingga dapat membuka kawasan-kawasan baru yang akan berkembang seiring dengan penambahan ruas-ruas jalan tol.

“Melalui seminar ini, Jasa Marga, khususnya JMP akan belajar banyak dari para ahli mengenai bisnis properti, terutama menangani pembebasan tanah di proyek properti dan perihal regulasi, sehingga kita tidak akan ragu untuk membesarkan bisnis properti kita masing-masing,” terang Desi. 

Dengan diadakannya seminar ini, para pelaku di bidang bisnis properti diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-Undang yang ada seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), UU Hak Tanggungan serta UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman, khususnya pengetahuan di bidang legalitas dan kepemilikan tanah.

Selain itu, seminar yang diikuti lebih dari 120 peserta ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan pertanahan dalam kaitan bisnis BUMN, serta memahami kiat sukses membangun bisnis properti baik Perusahaan swasta maupun BUMN mulai dari penguasaan lahan sampai dengan proses penjualan.

Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin yang menjadi keynote speaker pada seminar ini mengatakan bahwa seluruh pebisnis di bidang properti, khususnya BUMN, diharapkan melakukan pengelolaan dan pengadaan aset yang transparan dan akuntabel.

“Seluruh pelaku bisnis properti, terutama BUMN, agar melakukan pengelolaan dan pengadaan aset dengan transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara,” imbaunya.

Lebih lanjut, Arie mengatakan bahwa ada beberapa poin hukum yang mendasari aset BUMN, yaitu UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN; PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN; Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan Permen BUMN No Per. 2/MBU/2010 jo Per. 06/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.

Setelah sesi diskusi yang dimoderatori oleh Corporate Secretary Jasa Marga Agus Setiawan selesai, acara seminar dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari para peserta terhadap pemaparan para narasumber. Dengan diadakannya seminar ini, diharapkan para pebisnis properti dapat lebih memahami regulasi seputar pengadaan lahan dan tahapan proses bisnis properti hingga penjualannya. (@edited by corcomm)