​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PENER​​A​PAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan serta meningkatkan nilai Perusahaan yang berdampak positif pada pemangku kepentingan dan mendorong pengembangan dan peningka​tan kinerja karyawan, Jasa Marga telah menerapkan sistem Manajemen Mutu yang pengacu pada Standar Internasional ISO 9001:2015.​

Dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perseroan, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menetapkan Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Lingkungan Perusahaan.
 Guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan di dalam meningkatkan nilai Perusahaan yang berdampak positif pada pemangku kepentingan dan mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkukangan di Lingkungan Perusahaan ses​uai dengan Keputusan Direksi Nomor 94/KPTS/2020 tanggal 30 September 2020.

2.Melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang mengacu pada
 ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015
 Sebagai bentuk implementasi Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang mengacu pada ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015 di Perusahaan, sejak  tanggal 27 Desember 2019 Perseroan secara resmi telah mendapatkan sertifikasi untuk ketiga  sistem manajemen tersebut yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi bsi Indonesia dan berlaku dari tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.
​​​​ISO for Website.jpg​​​​​​
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) 
DI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui penerapan Kebijakan Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan.
Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jasa Marga mengacu pada regulasi Pemerintah Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992 tentang  Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan Standar Internasional ISO 45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jasa Marga mengacu pada regulasi Pemerintah Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992 tentang  Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan Standar Internasional ISO 45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.​

Dalam penerapan program K3, Unit K3 Perseroan secara periodik melakukan analisis keselamatan kerja untuk meninjau ulang metode dan mengidentifikasi praktek pekerjaan yang tidak selamat, memonitor kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan masalah K3, serta tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Selain hal-hal preventif, Perseroan secara rutin melakukan inspeksi terhadap faktor-faktor atau bahaya yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit atau kecelakan dan mengidentifikasi ketidakfungsian peralatan.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perseroan, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:​

1. Pembentukan Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Pembentukan organisasi P2K3 merupakan amanat dalam Undang Undang No. 01 tahun 1970 dimana P2K3 bertugas memberikan pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam Perseroan serta dapat memberikan sosialisasi efektif pada para pekerja. Dalam rangka memenuhi Undang Undang tersebut, maka Perseroan telah membentuk Organisasi P2K3 di lingkungan Jasa Marga.
Pada tahun 2020, pelaksanaan kegiatan P2K3 lebih banyak dilaksanakan dengan metode daring dengan menggunakan aplikasi. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan Jasa Marga.

2. Pemenuhan Kompetensi
Sehubungan dengan pemenuhan kompetensi bidang Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan Jasa Marga, hingga tahun 2020, Jasa Marga telah memiliki kompetensi sebagai berikut:
​​kompetensi 3.png​​
​​3. Simulasi Tanggap Darurat
Keadaan Darurat adalah berubahnya suatu kegiatan/keadaan atau situasi yang semula normal menjadi tidak normal sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian yang tidak diduga atau tidak dikehendaki terjadi secara mendadak dan tidak terduga, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang dapat menimbulkan dampak negatif, dapat menghentikan atau mengganggu jalannya proses operasi, untuk itu diperlukan operasi penanggulangan segera. Secara rutin Jasa Marga telah melakukan Simulasi Tanggap Darurat dengan minimal pelaksanaan satu tahun sekali. Pada tahun 2020, tema Simulasi Tanggap Darurat yang dilaksanakan yaitu Simulasi Tanggap Darurat Bencana Banjir dengan tetap menjaga protokol pencegahan Covid-19. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020.
4. Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada tahun 2020 Jasa Marga telah melakukan Audit Internal SMK3 di Kantor Pusat sesuai dengan ketentuan.
5. Audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
Dalam proses pembentukan P2K3 di wilayah kerja, Jasa Marga telah melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Disepakati bahwa P2K3 merupakan kewajiban yang harus dibentuk di wilayah kerja dengan melibatkan ahli K3 sebagai sekretaris P2K3. Setelah terbentuknya struktur P2K3 wilayah, maka selanjutnya dapat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk diverifikasi dan disahkan. Dan untuk periode per 3 (tiga) bulan, perusahaan dapat melaporkan segala kegiatan mengenai K3 di wilayahnya.
6. Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19)
​​​​​Kantor Prokes.jpg Masjid prokes.jpg Kantin prokes.jpg

a.​Pemberlakuan 6M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mengurangi Mobilisasi, Menghilangkan Kerumunan, dan Menghindari makan bersama) pada seluruh 
 area kantor dan tempat tinggal ;​​
b.Pengukuran suhu di depan pintu masuk;
c.Penyediaan handsanitizer dan sabun cuci tangan di area kantor;
d.Pemberlakuan batas maksimal orang untuk lift di kantor;
e.Pemberlakuan Sistem Kerja Work from Office (WFO)  dan Work from Home (WFH) sesuai kondisi wilayah;
f.Pemberlakuan kapasitas terbatas atau sistem take away di wilayah kantin
g.Pemberlakuan inspeksi berkala untuk penegakan protokol pencegahan Covid-19 di wilayah kantor;
h.Pengecekan hasil rapid test/Antigen negatif Covid-19 untuk tamu yang berkunjung ke wilayah kantor;
i.Pembuatan infografis sosialisasi protokol pencegahan penularan Covid-19 di wilayah kantor;
j.Pemberlakuan lock down gedung kantor selama 3 hari apabila terdapat karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan pemberlakuan tracing kepada karyawan yang
 memiliki kontak erat;
k.Penyemprotan desinfektan ke seluruh area kantor setelah dinyatakan lock down;
l.Pemberlakuan rapid test, Antigen, dan PCR test apabila terjadi kondisi karyawan yang terindikasi positif Covid-19;
m.Pelaksanaan vaksin Covid-19 sudah dilakukan secara berkala untuk karyawan aktif, karyawan yang telah pensiun, Office Boy, Cleaning Service dan Security.​

​​

Selanjutnya dalam penerapan SMK3 juga didukung dengan program-program yang merupakan bagian dari pemenuhan terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
1.Edukasi Kesehatan
 Untuk mendukung kesehatan Karyawan Jasa Marga, setiap 3 (tiga) bulan sekali diadakan edukasi berupa ceramah kesehatan yang bersumber dari beberapa rumah sakit yang diwakili oleh para dokter. Selain ceramah kesehatan, Perusahaan juga setiap tahun melaksanakan medical check-up untuk setiap karyawan. 

Pada awal tahun 2021 ini, ceramah kesehatan yang dilaksanakan lebih banyak seputar pencegahan Covid-19, adaptasi kebiasaan baru, dan Vaksin. Selain itu, metode yang dilaksanakan dalam ceramah kesehatan lebih banyak menggunakan media daring melalui aplikasi. Dan untuk medical check-up lebih terfokus pada pengujian indikasi virus Covid-19 di karyawan yaitu dengan metode Rapid Test, Anti Gen, dan Swab Test.

2.Audit ISO Mutu, K3, dan Lingkungan
 Untuk tetap menjaga penerapan mutu, keselamatan & kesehatan kerja, dan lingkungan yang telah dibuktikan dalam sertifikasi ISO 9001:2015, 45001:2018, dan 14001:2015 untuk lingkup Kantor Pusat Jasa Marga, maka di tahun 2020 badan sertifikasi ISO Mutu, K3, dan Lingkungan telah melakukan surveillance. Di tahun 2021 ini, akan diakukan surveillance kembali pada akhir tahun. 

​​​​​SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Green Toll Road Indonesia,
Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan​

​PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berhasil meraih sertifikasi Green Toll Road untuk dua jalan tol yang dikelolanya. Dua ruas tol tersebut adalah Jalan Tol Gempol-Pandaan yang dikelola oleh PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) dengan perolehan predikat Silver dan Jalan Tol Pandaan-Malang yang dikelola oleh PT Jasamarga Pandaan Malang dengan perolehan predikat Gold.

Sertifikasi Green Toll Road pertama di Indonesia tersebut, diselenggarakan oleh Green Infrastructure and Facilities Indonesia, sub divisi dari Green Product Council Indonesia (GPCI). Sertifikat tersebut diserahkan oleh Chairman GPCI Hendrata Atmoko dan juga disaksikan oleh Ketua Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit dan Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Kementerian BUMN Kindy Rinald Syahrir dalam acara Sharing Session Manajemen Risiko Jasa Marga pada tanggal 10 Maret 2020.

​ GOLD GTR.jpg    Silver GTR 2.jpg

Dengan raihan dua sertifikat Green Toll Road ini akan menjadi acuan untuk pencapaian terbaik di sejumlah ruas tol milik Jasa Marga. Jasa Marga berharap inisiatif dalam sertifikasi Green Toll Road dapat menjadi role model bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya untuk mengimplementasikan dalam pengelolaan ruas jalan tol di luar Jasa Marga Group.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit juga mengucapkan selamat atas dua sertifikat yang berhasil diraih Jasa Marga.

Dalam proses sertifikasi Green Toll Road ada enam indikator yang menjadi fokus yaitu akses, kelayakan dan pelayanan; efisiensi energi dan air; lingkungan; material; konstruksi; serta kerja sama kewilayahan.​

1. Akses, Kelayakan dan Pelayanan
Indikator ini merupakan kepatuhan terhadap peraturan dan aspek teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Standar Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol.
2. Lingkungan
Pemenuhan kebersihan, tanaman dan rumput kawasan jalan tol dan tempat istirahat & pelayanan.
3. Efisiensi Energi dan Air
Penggunaan konsumsi energi listrik (lampu penerangan jalan dan gerbang tol) serta penggunaan air.
4. Material
Penggunaan material yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
5. Konstruksi
Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH), adanya akses lalu lintas kendaraan dan orang di sekitar jalan tol serta adanya dokumen SOP kegiatan konstruksi dari Kontraktor.
6. Kerja Sama Kewilayahan
Meliputi laporan kegiatan sosial (CSR) dan kemanfaatan pembangunan jalan tol pemberdayaan masyarakat di sekitar jalan tol
Dengan adanya upaya pemenuhan kriteria dalam Sertifikasi Green Toll Road, Jasa Marga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemenuhan Sustainable Development Goals (SDG's) di bidang infrastruktur yang telah ditetapkan Pemerintah. ​